Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barng MIlik Daerah diterbitkan  agar pengelolaan Barang Milik Daerah dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. Permendagri ini memberikan template dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah secara menyeluruh sehingga diharapkan transaksi atau langkah-langkah penatausahaan aset daerah menjadi lebih teratur didukung dengan dokumen persyaratan  sesuai peraturan ini.

Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tertanggal ditandatangani pada 8 September 2021 dan telah  disosialisasikan pada 12-14 Oktober 2021 dalam pertemuan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dengan akademisi dan Pemerintah Daerah di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Bagi Pemda yang tidak bisa mengikuti sosialisasi secara langsung dapat bergabung dengan aplikasi zoom meeting pada hari tersebut dan keseluruhan acara sudah diunggah pada saluran Youtube akun Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah dengan alamat link https://www.youtube.com/watch?v=mAMA29tJcAI

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor berpartisipasi dalam agenda pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mengikutsertakan Kepala BKAD, Sekretaris, Kabid BMD dan Kasubid Penatausahaan BMD.

Luasnya lingkup muatan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini yang meliputi ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,penatausahaan serta pembinaan,pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik DaerahPemerintah Kabupaten Kulon Progo. Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah ini diperlukan untuk untuk mengamankan Barang Milik Daerah, Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dan memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Barang Milik Daerah (BMD), yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh di  biaya APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.  Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengoordinasikan pengelolaan BMD.  Pejabat Tata Usaha Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi mengelola BMD sebagai pejabat pengelola keuangan daerah.  Pengguna Barang adalah pejabat yang berwenang menggunakan BMD.  Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah pimpinan unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada di bawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya.  Pejabat Tata Usaha Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan BMD Pengguna Barang.  Pengelola Barang adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, menerbitkan, dan menatausahakan BMD kepada Pengelola Barang.  Pengelola Barang Milik Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang diberi tugas menerima, menyimpan, menerbitkan, dan mengadministrasikan BMD kepada Pengguna Barang.  Pembantu Pengelola Barang adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, menerbitkan, menatausahakan, dan bertanggung jawab atas BMD kepada Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), menyebutkan bahwa Obyek Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan BMD meliputi:

Semua barang yang dikeluarkan atau diperoleh atas beban APBD dan semua barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi: barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya,  barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau  barang yang diperoleh kembali dari divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah, Obyek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD diklasifikasikan menjadi:  Aktiva Lancar berupa persediaan, Aktiva Tetap, meliputi: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan gedung, jalan, irigasi, dan jaringan. Aset Tetap Lainnya dan aset dalam penyelesaian.  Aset lainnya, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga: Aset tidak berwujud  dan  Aset lainnya

Agar pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *